KEWENANGAN DPR-RI DALAM PENGGUNAAN HAK ANGKET MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS BANK CENTURY)

Sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengalami perubahan yang sangat penting dan mendasar. Supremasi Hukum harus ditegakkan oleh seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, dan seluruh lapisan yang menjalankan kekuasaan. Amandemen UUD 1945 telah memberikan ruang bagi terselenggaranya mekanisme checks and balances diantara ketiga lembaga negara, yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. DPR sebagai lembaga Legislatif dalam menjalankan fungsi-fungsinya memiliki hakhak sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 19 sampai Pasal 22B UUD 1945 hasil Amandemen, diantaranya hak angket. Tujuan penelitian ini adalah untuk lebih mengetahui dan memahami kewenangan DPR-RI menurut peraturan dan perundang-undangan negara Republik Indonesia sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk lebih memahami dan mengkaji penggunaan hak angket oleh DPR-RI dalam pengusutan kasus Bank Century. Penelitian ini bersifat deskriptif dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Gedung DPR/MPR RI. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik buku-buku, peraturan perundangundangan, makalah-makalah, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, Berhubung tata cara Angket tidak diatur secara khusus maka ketentuan dalam Undang-Undang yang lama masih berlaku, yaitu Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1954 Tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang yang diberlakukan pada masa berlakunya UUDS 1950, dalam pemeriksaan-pemeriksaan saksi-saksi kasus Bank Century, Pimpinan Pansus selalu memberikan rujukan pada UU No. 6 tahun 1954. Dan berdasarkan UU No. 6 Tahun 1954 dimana seharusnya dilakukan dalam rapat tertutup tetapi dilakukan dalam rapat terbuka maka disamping merupakan pelanggaran hukum maka juga membuat tidak efektif kewajiban untuk memberikan keterangan sebenarnya.

1.  UEU-Undergraduate-787-COVER.pdf - 46 KB
2.  UEU-Undergraduate-787-ABSTRAK.pdf - 23 KB
3.  UEU-Undergraduate-787-LEMBAR PERNYATAAN.pdf - 1284 KB
4.  UEU-Undergraduate-787-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 1039 KB
5.  UEU-Undergraduate-787-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 1224 KB
6.  UEU-Undergraduate-787-KATA PENGANTAR.pdf - 29 KB
7.  UEU-Undergraduate-787-DAFTAR ISI.pdf - 28 KB
8.  UEU-Undergraduate-787-LAMPIRAN.pdf - 14 KB
9.  UEU-Undergraduate-787-BABI.pdf - 68 KB

• KEWENANGAN DPR-RI DALAM PENGGUNAAN HAK ANGKET MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS BANK CENTURY)